ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010-2014

Budi Tri Rahardjo, Ak., M.Ak., CA, Juliantika Juliantika

Abstract


The study is done to the effectiveness and the contribution of motor vehicle taxes and import turning the vehicle ownership transfer to the local revenue in Bekasi city.
This research was done in SAMSAT the city of Bekasi. Methods used for gathering data, through the data secondary. Data secondary obtained by interview, survey, and observation. Methods of analysis data used is the methods of approach deskriptif kualitatif.
The results of the analysis show that the admission tax motor vehicle and bea behind the name of motor vehicle very effective. While contributions to tax motor vehicles of revenue original area very good in the amount of 97.286% and for contribution bea behind the name of the motor vehicle against the revenue the original area was in the amount of 25.50%.

Keywords


Tax; Local Tax,;Tax Motor Vehicle; Bea Balik The Vehicle; Ekonomi; Akuntansi; Pajak;perpajakan; BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor; Bekasi; 2010-2014

References


Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Anderson. Dalam Buku Diana Sari. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT.Refika Aditama

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Jakarta: Penerbit Andi

Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2006. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung; Pustaka Setia

Prof.Dr.Rochmat Soeitro, SH. Dalam Buku Siti Resmi. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat

Siahaan, M.P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sugianto. 2007. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Cikal Sakti. Sugiono. 2008

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Waluyo. 2012. Akuntansi Pajak. Edisi Empat. Jakarta; Penerbit Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenang Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Penerimaan Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor




DOI: http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v3i2.67

Copyright (c) 2016 Budi Tri Rahardjo, Ak., M.Ak., CA, Juliantika Juliantika



Editorial Office
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana (JABK)

Universitas Krisnadwipayana
Kampus Unkris Jatiwaringin Pondok Gede Jakarta Timur 17411
Email: jurnalakuntansi.prodi@gmail.com




Creative Commons Licence

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.